AKBAR, Demas Evan Nur (2024) Paksaan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (216kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Download (235kB)
	PDF (BabI) BAB I-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2025. Download (558kB)
	PDF (BabII) BAB II-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Restricted to Registered users only until 30 August 2025. Download (682kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2025. Download (393kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
	PDF (BabV) BAB V-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Download (231kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Demas Evan Nur Akbar-E1A020212-2024.pdf.pdf Download (485kB)

Abstract

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan. Paksaan Perkawinan menjadi salah satu penyebab dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Kasus seperti ini terjadi pada Pengadilan Agama Wonogiri dengan Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng. Adapun putusan tersebut mengenai permohonan pembatalan perkawinan karena paksaan yang dilakukan oleh kedua orang tua Pemohon (isteri) dan Termohon (suami). Selama masa perkawinan yang berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri (qobla dukhul). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan spesifik penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng hanya mendasar pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Penulis, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut hanya berakibat terhadap hubungan suami istri yaitu putusnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dan status kedua belah pihak kembali seperti semula, yaitu lajang layaknya sebelum melakukan perkawinan.

Actions (login required)

View Item