PUTRA, Mahendra Adi (2024) Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/Pa.Prg.). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Download (229kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (801kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Download (341kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2025. Download (708kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2025. Download (525kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 September 2025. Download (360kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Download (352kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mahendra Adi Putra-E1A019284-Skripsi-2024.pdf Download (455kB)

Abstract

Fenomena pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di Indonesia atau nikah siri menjadi istilah dari pernikahan yang sah dan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Pencatatan perkawinan atau itsbat nikah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atau legalitas dari suatu hubungan perkawinan, dengan kepastian hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana keabsahan perkawinan sebelum lahirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/Pa.Prg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode analisis data yang dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengindikasikan bahwasanya permohonan itsbat nikah orang yang beragama Islam diajukan pada Pengadilan Agama dengan dalih atau alasan permohonan mengacu berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusan tersebut, pernikahan dilakukan pada tahun 1951 sehingga pernikahan tersebut belum dicatatkan di KUA dan untuk mendapatkan buku nikah. Untuk dicatatkan dan mendapatkan buku nikah Hj Sunre bin Nohong (Pemohon) mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Pinrang guna untuk mengurus uang duka dan peralihan gaji janda PT. Taspen, dengan pertimbangan hukum hakim Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan itsbat nikah atas perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item