FACHRI, Moch Bayu Nizar (2024) Kendala Bawaslu Kabupaten Pemalang Menyikapi Praktik Money Politic Dalam Pencanangan Program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Download (177kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Download (328kB)
	PDF (BabI) BAB I-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2025. Download (236kB)
	PDF (BabII) BAB II-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2025. Download (229kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 3 September 2025. Download (233kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	PDF (BabV) BAB V-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Download (211kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Moch Bayu Nizar Fachri-F1D018038-Skripsi-2024.pdf Download (317kB)

Abstract

Pilkada yang baik secara konstitusional merupakan salah satu prasyarat terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di suatu negara. Pelaksanaan proses Pilkada yang baik membutuhkan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilu seperti penyelenggara pemilu, calon atau peserta Pilkada, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Fenomena demokrasi yang berlangsung sangat cepat di Indonesia ternyata di lain pihak hingga saat ini telah menimbulkan masalah baru dalam bidang sosial, politik, dan hukum di Indonesia yakni maraknya praktek politik uang yang berlangsung hampir di seluruh tingkatan Pemilihan Umum, alhasil rasionalitas pemilih pada saat pemungutan suara menjadi layak untuk dipertanyakan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan kehadiran Badan Pengawas Pemilu dengan upaya untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum termasuk di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sampai kebawah, juga untuk menekan angka kecurangan yang terjadi selama Pemilu berlangsung. Melalui program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang yang dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang, dapat dilihat bagaimana pengaruh pasca dideklarasikannya program tersebut, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian pelanggaran dalam pelaksanaanya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (data primer) dan dari dokumen, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, berita, dan publikasi yang berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder). Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang menemui berbagai kendala seperti luasnya wilayah desa tempat dicanangkannya program yang tidak dapat dijangkau oleh semua personil Bawaslu Kabupaten Pemalang, kebudayaan masyarakat yang menganggap politik uang sebagai “rejeki yang tidak boleh ditolak’, tidak adanya peraturan yang mengikat dan pemberian sanksi untuk masyarakat desa tempat dicanangkannya program, dan kasus pelanggaran politik yang berhenti di tengah jalan karena lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) tidak jarang menemui titik perbedaan.

Actions (login required)

View Item