WIRA YUDHA, Rangga (2024) Penolakan Pembuktian Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Di Bawah Tangan (Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 381/Pdt.P/2021/Pa.Kab.Kdr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Download (53kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Download (229kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Download (168kB)
	PDF (BabI) BAB 1-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2025. Download (277kB)
	PDF (BabII) BAB 2-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2025. Download (335kB)
	PDF (BabIII) BAB 3-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 October 2025. Download (54kB)
	PDF (BabIV) BAB 4-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	PDF (BabV) BAB 5-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Download (171kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RANGGA WIRA YUDHA-E1A019334-Skripsi-2024.pdf Download (180kB)

Abstract

Penetapan asal-usul anak dalam hukum Islam termasuk salah satu hal yang penting. Karena dengan adanya penetapan asal-usul anak dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim menolak dan akibat hukumnya pada status anak dalam memutus perkara pembuktian asal-usul anak akibat pernikahan di bawah tangan pada Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor 381/Pdt.P/2021/Pa.Kab.Kdr. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif dengan data sekunder yang diproses melalui studi kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim pada kasus ini, mendasarkan pada Jumhur Ulama mengenai batas maksimal usia kandungan karena istri melahirkan kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka anak tersebut tidak ada hubungan nasab dengan suami. Peneliti beranggapan bahwa hakim dapat menambahkan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW.01/03/1992 tentang ‘Adam Wali Nikah. Akibat dari ditolaknya permohonan tersebut yaitu anak kehilangan hak- haknya sebagai seorang anak sah, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan juga hak-hak yang bisa didapatkan seorang anak meskipun menolak permohonan tersebut contohnya melalui Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2012 dengan memberi hukuman ta’zir pada sang ayah dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah dengan tujuan sebagai perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item