ROMDANY, Avica Bulan Srie (2024) Authority Of the Minister Of Finance Over Applications For PKPU In State-Owned Enterprises Based on Article 223 Of Law Number 37 Of 2004 On Bankruptcy and PKPU (Study Of Decision Number1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Download (72kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Download (64kB)
	PDF (BabI) BAB I-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2025. Download (350kB)
	PDF (BabII) BAB II-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2025. Download (313kB)
	PDF (BabIII) BAB III-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 10 October 2025. Download (144kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	PDF (BabV) BAB V-AVICA BULAN SRIE ROMDANY-E1B019044-Skripsi-2024.pdf Download (64kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA_AVICA BULAN SRIE ROMDANY_E1B019044_Skripsi_2024.pdf Download (227kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah suatu upaya pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada Kreditor untuk menghindari kepailitan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan permohonan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam putusan nomor 1454 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 antara Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company melawan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang bagi BUMN dalam hal ini PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk diberikan perlindungan sementara dari tuntutan kreditor dan memberikan ruang bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, Penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari prosedur penundaan, termasuk dampaknya terhadap hubungan antara debitur dan kreditor, serta efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia bagi kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item