MUTIASARI, Nofia (2018) Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Musyarakah (Studi terhadap Putusan Basyarnas Jateng nomor 01.P/Basy/PJTN/II/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 224/Pdt.G/2011/PN.Smg.). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (523kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (532kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 11 October 2025. Download (567kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 11 October 2025. Download (774kB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 11 October 2025. Download (530kB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Video (BabV) 8 bab5.pdf Download (521kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapus.pdf Download (514kB)

Abstract

Perbankan Syariah dalam kegiatannya harus berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU nomor 21 Tahun 2008 yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur seperti (Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim ), ciri dalam kegiatan bank syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil. Penerapan yang tidak sesuai prinsip syariah yang menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah salah satunya kasus sengketa pembiayaan musyarakah kerjasama penyertaan modal dengan sistem profit and loss sharing yang diajukan ke Basyarnas dan Pengadilan Negeri. Dua putusan terkait sengketa perjanjian musyarakah yang ditangani oleh Basyarnas Jawa Tengah no. 01.P/Basy/PJTN/II/2010 “Menyatakan batal demi hukum Perjanjian musyarakah dan semua implikasi hukumnya serta menghukum para pihak untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya akad” dengan alasan telah bertentangan dengan prisnip syariah, namun putusan basyarnas tidak dilaksanakan sehingga nasabah mengajukan kasusnya kembali ke Pengadilan Negeri Semarang no. 224/Pdt.G/PN.Smg/2011 yang “Menyatakan Putusan Basyarnas No.01/P/Basy/PJTN/II/ 2010, adalah Putusan Non Eksekutabel “ dengan alasan tidak ada sengketa melainkan karena nasabah wanprestasi. Hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum arbiter dalam putusan nomor 01.P/Basy/PJTN/II/2010 yang telah membatalkan akad musyarakah telah tepat karena akad yang dijalankan secara tertulis musyarakah (penyertaan modal ) namun realisasinya menjadi qard (utang piutang ) telah bertentangan dengan prisnip syariah yaitu gharar (kebohongan/penipuan ) sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa DSN nomor 08/DSN-MUI/VII/2000, karena ketidaksesuaian menjadikan akad batil, akad yang batil harus dikembalikan seperti semula belum terjadi akad beserta semua implikasi hukumnya. Putusan nomor 224/Ptd.G/2011/PN.Smg. menyatakan putusan Basyarnas nomor 01.P/Basy/PJTN/II/2010 adalah putusan non eksekutabel, tidak tepat karena putusan Basyarnas adalah putusan yang dapat dieksekusi karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” putusan Basyarnas telah Berkekuatan Hukum Tetap karena telah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Putusan basyarnas amarnya selain bersifat deklarator dan konstitutif juga bersifat kondemnator yang berupa amar penghukuman “....menghukum para Pihak untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya akad” sehinga penulis berpendapat bahwa putusan Basyarnas tersebut bukan putusan yang non eksekutabel, untuk menyatakan non eksekutabel suatu putusan adalah kewenangan Ketua Pengadilan bukan Majelis hakim yang memeriksa perkara, berdasarakan Pasal 3 dan pasal 11 ayat (2) UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang dan wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

Actions (login required)

View Item