SUMIATIN, Sumiatin (2024) Urgensi Penanggulangan Prostitusi sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Melalui Upaya Penal. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024..pdf Download (44kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Download (80kB) |
|
PDF (BabI)
BAB-1-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2025. Download (358kB) |
|
PDF (BabII)
BAB-2-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2025. Download (360kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB-3-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 24 October 2025. Download (223kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB-4-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB) |
|
PDF (BabV)
BAB-5-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Download (184kB) |
|
PDF (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Sumiatin-E1A020037-Skripsi-2024.pdf Download (265kB) |
Abstract
Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan dalam sosial kemasyarakatan yang cenderung menjadi korban prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan termasuk kejahatan yang luar biasa, terorganisir, serta lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia melalui upaya penal serta untuk mengetahui perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa formulasi perbuatan yang diatur dalam KUHP dan UU TPPO memiliki kesamaan dalam hal substansi tindak pidananya, yaitu sama-sama menjerat pelaku yang berperan sebagai perantara atau mucikari dalam eksploitasi manusia. Namun, terdapat perbedaan dalam konstruksi bobot sanksi pidananya. KUHP memberikan ancaman pidana dengan sistem alternatif, yang memungkinkan hakim memilih antara pidana penjara atau denda. Sementara itu, UU TPPO menerapkan ancaman sanksi kumulatif, di mana pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda sekaligus. Perumusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam UU TPPO dirumuskan dengan pola memperberat bobot ancaman pidana (stafmaat). Peningkatan bobot ancaman sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan penjeraan yang lebih optimal kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | E24270 |
| Uncontrolled Keywords: | Prostitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana, Sanksi Pidana |
| Subjects: | C > C947 Crime prevention C > C950 Crimes against humanity |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Sumiatin Sumiatin |
| Date Deposited: | 24 Oct 2024 00:59 |
| Last Modified: | 24 Oct 2024 00:59 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/30189 |
Actions (login required)
 |
View Item |