ECLESIA, Pricilia (2024) Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Dakwaan Alternatif pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tinjauan Putusan Perkara Nomor 329/Pid.B/2020/Pn. Sbw). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Download (240kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Download (663kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2025. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 1 November 2025. Download (848kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Download (645kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Pricilia Eclesia-E1A020102-Skripsi-2024.pdf Download (618kB)

Abstract

Pada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kedudukan nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas karena statusnya yang tidak sah di mata hukum, sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu ditinjau kembali. Seperti halnya pada Putusan Nomor 329/ Pid.B/ 2020/ PN Sbw. hakim memutus perkara KDRT antara terdakwa dan korban yang terikat dalam perkawinan siri dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, perlu ditinjau kembali apakah dalam perkara tersebut dalam penyelesaiannya dapat menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perkawinan siri dalam pemenuhan unsur Pasal 44 UU PKDRT dan meninjau pertimbangan hakim dalam memutus dakwaan alternatif pada perkara KDRT yang terikat dalam perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yurudis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian ini adalah perskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian disajikan melalui teks naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa nikah siri tidak memiliki kedudukannya sebagai perkawinan serta tidak memenuhi unsur Pasal 44 UU PKDRT. Adapun pertimbangan hakim terhadap dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT tidaklah tepat karena dalam pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP terhadap pemenuhan unsur pasal tersebut tidak terpenuhi sehingga hakim dalam memutus sepatutnya mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya.

Actions (login required)

View Item