PARAMITA, Mahardina Pradnya (2017) Pembatalan Perkawinan karena Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang No.0769/Pdt.G/2014/PA.Pdg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (181kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (427kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak _1.pdf Download (177kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (593kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka _1.pdf Download (319kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)

Abstract

Pasal 40 kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan wanita dalam masa iddah pria lain. Pada kasus ini yang terjadi adalah salah satu pihak telah melakukan penipuan dimana pihak tersebut telah memalsukan identitas mengenai status. Dimana pemalsuan data tersebut terkait dengan status dari salah satu pihak wanita yang mengaku masih gadis atau belum pernah menikah, namun pada kenyataannya pihak wanita tersebut adalah seorang janda yang dalam masa iddah. Akibat dari hal tersebut salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Pada putusan pengadilan agama padang no. 0769/pdt.g/2014/pa.pdg hakim mengabulkan pembatalan perkawinan dimana perkawinan dilakukan dengan wanita dalam masa iddah. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan inventarisasi data. Metode analisis data menggunakan normatifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena masa iddah telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 11 undang-undang perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. pasal tersebut menyatakan bahwa wanita yang dalam masa iddah dilarang untuk dinikahi dan jika sudah berlangsung perkawinan dapat dibatalkan.

Actions (login required)

View Item