INDARTIN, Farha Dita (2024) Annulment of Marriage Because the Husband is Not Attracted to the Opposite Gender (Juridical Review of the Decision of the Jember Religious Court Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Download (575kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Download (764kB)
	PDF (BabI) BAB I-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2025. Download (441kB)
	PDF (BabII) BAB II-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2025. Download (461kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 20 November 2025. Download (349kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	PDF (BabV) BAB V-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Download (339kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Farha Dita Indartin-E1B020020-Skripsi-2024.pdf Download (348kB)

Abstract

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan perkawinan atau dapat dibatalkan. Perkawinan dapat dibatalkan salah satunya seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan atau salah sangka mengenai identitas, keadaan diri atau status. Kasus ini terjadi dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dimana sejak semula seorang laki-laki tidak berterus terang menyatakan pada perempuan calon istrinya, bahwa dia tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Setelah menikah istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan dikabulkan oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya Permohonan Pembatalan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan invetarisasi data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengabulkan perkara ini mendasarkan kepada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 22, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan karena pembatalan perkawinan dapat berakibat terhadap hubungan suami isteri yang dimana perkawinan pernah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada sehingga status suami isteri kembali layaknya sebelum melakukan perkawinan. Dengan demikian, identitas keduanya pada KTP akan tertulis kembali menjadi “belum kawin”. Hal ini didasarkan bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Actions (login required)

View Item