UBAIDILLAH, Ubaidillah (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2019). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (cover) COVER-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024.pdf Download (69kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-UBAIDILLAH-NIM.E2B022034_.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (ABSTRAK) ABSTRAK-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS_2024 .pdf Download (130kB)
	PDF (BabI) BAB I-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024_.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB II-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024-.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabIII) BAB III-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024_.pdf Restricted to Repository staff only Download (523kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024_.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS-2024_.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-UBADILLAH-NIM.E2B022034-TESIS_2024.pdf Download (571kB)

Abstract

Masalah pertanahan merupakan isu yang sangat penting di Indonesia dan sering menjadi sumber konflik. Salah satu jenis sengketa yang sering muncul adalah masalah sertipikat ganda, di mana satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang berbeda atau bahkan oleh lembaga yang sama. Selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pdt/2019 yang mana Teddy Supriyatna dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, yang membeli sebidang tanah di daerah Cipayung Datar berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1024/Cipayung. Setelah pembelian tersebut, muncul klaim dari Suheli yang menyatakan juga memiliki sertipikat atas tanah yang sama, yaitu SHM No. 1022/Cipayung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik serta tanggung jawab PPAT dalam mencegah timbulnya sertipikat ganda dalam putusan putusan Mahkamah Agung Nomor 7/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif , metode pendekatan,perundang -undangan, konseptual dan kasus. Penulisan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan metode analisis data secara normatif kualitatif dalam interprestasi gramatikal dan interprestasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap Teddy Supriyatna sebagai pembeli yang beritikad baik diatur dalam berbagai peraturan dan yurisprudensi. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dengan itikad baik memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan, Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 juga menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Yurisprudensi ini memberikan pedoman bahwa pembeli yang telah melakukan transaksi berdasarkan itikad baik dan mengikuti prosedur hukum yang benar tidak boleh dirugikan oleh tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bukti kunci adalah putusan perkara pidana Nomor 191/Pid.B/1970/PN.Bgr tanggal 8 Mei 1971 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut menyatakan bahwa Suheli terbukti bersalah melakukan penipuan dalam jabatan dengan menggunakan SK Mendagri Nomor 218/HM/1968 untuk menerbitkan SHM No. 1022/Cipayung atas namanya secara tidak sah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki tanggung jawab dalam setiap transaksi jual beli tanah, termasuk dalam mencegah terjadinya sertipikat ganda. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 PK/Pdt/2019, membuktikan bahwa Suzanna Kaonang sebagai PPAT telah memastikan seluruh proses jual beli tanah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahwa semua dokumen yang terlibat sah dan valid, dan bahwa tidak ada penipuan atau kesalahan dalam transaksi tersebut.

Actions (login required)

View Item