JATI, Isma (2024) Rahasia Jabatan Notaris DItinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Pidana. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf.pdf Download (47kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024-.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf.pdf Download (430kB)
	PDF (BabI) BAB-I-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 29 November 2025. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB-V-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024-pdf.pdf Download (366kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-IsmaJatiPuspo-E2B022014-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Rahasia jabatan Notaris adalah kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen yang Notaris terima atau buat dalam menjalankan tugas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan rahasia jabatan Notaris dan menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang melanggar rahasia jabatan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan hukum pidana. Pendekatan penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: Notaris wajib menjaga kerahasiaan jabatan sesuai Undang-Undang, kewajiban ini bersifat tidak mutlak dapat dibuka berdasarkan UUJN atau hukum lain (KUHP) yang bersifat mutlak. Notaris dilindungi hak ingkar (Pasal 4 Ayat 2, Pasal 16 Ayat 1 huruf f, Pasal 54 UUJN), meskipun hak ingkar ini dapat dikecualikan (Pasal 66 Ayat 1 UUJN). Notaris wajib merahasiakan isi akta, kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan pengungkapan. Sebagai saksi perdata, Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban kesaksian untuk menjaga kerahasiaan akta. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran atau pemberhentian. Notaris bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP, termasuk pidana jika membuka rahasia jabatan (Pasal 322 KUHP). Pembukaan rahasia harus dengan sengaja, diketahui pihak yang berwenang, dan terkait dengan jabatan. Sanksi pidana tunduk pada ketentuan KUHP meskipun UUJN tidak mengaturnya. Notaris dilarang memberi kesaksian tentang isi akta atau informasi yang hanya boleh diketahui oleh pihak berkepentingan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan atau tanpa hormat. Sanksi dapat langsung dijatuhkan tanpa tahapan berjenjang dan bersifat punitif serta preventif. Pelanggaran kode etik Notaris dapat menimbulkan akibat hukum berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Kewajiban menjaga kerahasiaan adalah keistimewaan jabatan Notaris. Jika Notaris diduga melakukan tindak pidana, proses hukum harus mengikuti prosedur yang berlaku, dan pemanggilan sebagai saksi atau tersangka memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris (MKN). Laporan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dapat diajukan ke MKN, sementara kasus pidana yang di luar tugas Notaris dapat dilaporkan ke Kepolisian.

Actions (login required)

View Item