SETIADI, Osman Kemal Alyosha (2024) Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 December 2025. Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB II-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 December 2025. Download (1MB)
	PDF (BabIII) BAB III-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 2 December 2025. Download (1MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Download (1MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-OSMAN KEMAL ALYOSHA SETIADI-E2B022022-TESIS-2024.pdf Download (1MB)

Abstract

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, penanam modal asing yang ingin menanamakan modalnya di Indonesia wajib memperoleh izin prinsip dari BKPM sebelum mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Asing atau PT PMA. Dengan berlakunya berlakunya Undang Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Summission (OSS) prosedur pendirian PT PMA disederhanakan di mana salah satunya adlaah penghapusan izin prinsip. Perubahan prosedur tersebut berdampak pada perubahan prosedur pembuatan akta pendirian PT PMA di manamenjadikan peran notaris menjadi lebih besar karena selain perannya membuat akta pendirian PT PMA itu sendiri yang mengalami perubahan dengan adanya perubahan prosedur tersebut, juga notaris dituntut untuk mengetahui regulasi yang terkait dengan penanaman modal asing secara lebih luas khususnya yang berdampak pada isi akta PT PMA tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual, Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif, data dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian perkembangan peraturan mengenai pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing pasca UU Cipta Kerja berdampak pada pembuatan akta pendirian PT PMA pasca yaitu tedapat pada 5 aspek yang terdapat pada Komparisi salah satunya harus orang asing jika kegiatan usahanya terbuka 100%, Penulisan premis yang sebelumnya masih didasarkan pada izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM, sesudah berlakunya UU Cipta Kerja tidak lagi didasarkan pada izin prinsip yang diterbitkan oleh BKPM tetapi didasarkan pada keinginan para pendiri, Pasal 2 pencantuman kegiatan usaha pada pasal 2 PT PMA diharuskan memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan adanya sistem klasifikasi KBLI, penanam modal kini lebih mudah menentukan kesesuaian bidang usaha mereka, Pasal 3 sebelumnya jangka waktu pendirian PT PMA dibatasi maksimal 30 tahun, UU No 25 Tahun 2007 dan UU No 40 Tahun 2007 memberikan fleksibilitas, memungkinkan pendirian tanpa batasan waktu tertentu, dan pencantuman pasal 4 nilai modal yang terdapat dalam pasal 4 anggaran dasar akta pendirian. dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang usaha penanaman modal asing. Selain itu, pencatuman nilai modal dalam Pasal 4 anggaran dasar akta pendirian yang sebelumnya masih terdapat pencantuman dengan nilai mata uang ekuivalen Dollar Amerika Serikat, pasca berlakunya UU Cipta Kerja pencantuman mata uang vii langsung dilakukan dalam uang Rupiah tanpa ekuivalen Dollar Amerika Serikat. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta pendirian PT PMA. Perubahan prosedur pendirian PT PMA mengakibatkan perubahan terhadap peran notaris dalam pembuatan akta pendirian. Sebelum UU Cipta kerja Notaris membuat akta pendirian PT PMA berdasarkan dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM dan menuangkan data-data perusahaan yang ada di dalam izin prinsip kedalam akta pendirian PT PMA. Setelah berlakunya UU Cipta kerja notaris dapat membuat langsung membuat akta pendirian PT PMA tanpa adnaya izin prinsip dari BKPM dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku ( seperti minimal modal dan jenis kegiatan usaha), sehingga peran notaris menjadi lebih besar. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja merubah peran notaris yang secara tidak langsung menjadi garda terdepan bagi para calon investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia yang menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penenaman modal asing. Dengan demikian, notaris dapat memastikan bahwa penanaman modal asing dan pendirian PT PMA dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item