TAMA, Evan Mandala (2024) Tanggungjawab Notaris dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) melalui Pelaporan Pemilik Manfaat (BENEFICIAL OWNERSHIP) pada Perseroan Terbatas. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Download (2MB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Download (2MB)
	PDF (BabI) BAB I-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabII) BAB II-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB V-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Evan Mandala Tama-E20B022032-Tesis-2024.pdf Download (2MB)

Abstract

Notaris memiliki tanggungjawab dalam pelaporan kepemilikan manfaat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Peraturan ini mengharuskan notaris untuk melaporkan informasi tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dari suatu badan hukum. Pemilik manfaat adalah individu yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan badan hukum atau perjanjian keuangan tersebut. Selanjutnya dalam wawancara terhadap notaris W dan Y yang sudah diberikan kuasa oleh Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan pelaporan kepemilikan manfaat, namun notaris W dan Y tidak melakukan pelaporan kepemilikan manfaat tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi PT tersebut. Dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018, Notaris yang telah diberi kuasa untuk melaporkan kepemilikan manfaat semestinya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pelaporan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan tanggungjawab notaris terhadap pelaporan kepemilikan manfaat dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban notaris yang tidak melaporkan kepemilikan manfaat tersebut padahal sudah diberikannya kuasa oleh Perseroan Terbatas untuk melaporkannya kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Penulisan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif, data dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kepemilikan manfaat guna mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU), apabila telah diberikan kuasa oleh Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Pasal 18 angka 3. Dengan adanya kuasa tersebut, notaris wajib menjalankan pelaporan kepemilikan manfaat. Namun, masih terdapat notaris yang belum melaksanakan pelaporan ini. Notaris wajib bertanggungjawab mencakup pada tanggung jawab administratif berupa teguran tertulis yang diberikan oleh MPW, perdata berupa mengganti kerugian yang timbul akibat tindakannya; pidana berupa Pasal 3 UU TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP apabila memang notaris terbukti turut serta dalam melakukan atau membantu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik manfaat, kode etik berupa teguran yang diberikan oleh dewan kehormatan. Dalam menjalankan kewajibannya, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk mengenali pengguna jasa melalui verifikasi subjek dan objek, identifikasi pengguna jasa, pemantauan transaksi, dan kepatuhan pada ketentuan hukum yang berlaku. Notaris juga harus bersikap jujur dan tidak berpihak pada pemilik manfaat

Actions (login required)

View Item