PUTRA, Gerry Akbarhananta (2024) Perjanjian Jual Beli Rekayasa sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1958 K/Pdt/2019). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Download (173kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB)
	PDF (Abstrak) Abstrak-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Download (324kB)
	PDF (BabI) Bab-I-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 6 December 2025. Download (1MB)
	PDF (BabII) Bab-II-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 6 December 2025. Download (1MB)
	PDF (BabIII) Bab-III-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 6 December 2025. Download (389kB)
	PDF (BabIV) Bab-IV-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (BabV) Bab-V-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Download (237kB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka-Gerry Akbarhananta Putra-E2B022020-Tesis-2024.pdf Download (387kB)

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT tidak diharuskan menerima dan membuat akta sebagaimana dikehendaki kliennya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat PPAT yang tetap memberikan pelayanan pembuatan akta dengan objek hukum yang bermasalah dan melanggar larangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya yaitu dengan menerbitkan akta otentik yang didasarkan pada perjanjian jual beli rekayasa sebagaimana pada kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 1958 K/Pdt/2019. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam jual beli rekayasa sebagai perbuatan melawan hukum oleh PPAT dan menganalisis penerapan ganti kerugian berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata Nomor : 1958 K/Pdt/2019. Metode Penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian yaitu penelitian preskriptif, menggunakan data sekunder, dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis hakim telah tepat dalam memberi putusan memutus PPAT selaku Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan membuat akta jual beli yang tidak dilakukan tata cara dan prosedur yang tepat berupa penandatanganan akta tidak secara langsung setelah dibacakannya akta dan dihadapan PPAT, perbuatan tersebut memenuhi 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karenanya, PPAT selaku Tergugat III wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya. Meski begitu, masih terdapat kekurangan dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim, yaitu tidak digunakannya Pasal 1320 KUHPerdata untuk menganalisis akta jual beli rekayasa dan penggunaan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum pertimbangan hukum hakim dalam memutus bersalah PPAT selaku Tergugat III. Ganti kerugian yang dibebankan kepada Tergugat III selaku PPAT sudah tepat. Hal ini didasarkan pada PPAT turut melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku korban, yaitu dengan membuat akta jual beli yang tidak diketahui oleh orang tua Penggugat selaku pemilik tanah yang Namanya tertulis dalam sertifikat. Selain itu, tidak diterimanya petitum menyatakan cacat hukum dan tidak sah semua proses yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat sehingga harus dibatalkan juga sudah tepat.

Actions (login required)

View Item