NURMALASARI, Penny Pitri (2017) Formulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) Studi Tentang Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (121kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Lembar Pengesahan_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (971kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (485kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (469kB)
	PDF (BabII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (182kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Formulasi kebijakan merupakan proses awal dalam tahap perumusan kebijakan publik. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan publik. Formulasi merupakan suatu tindakan dalam suatu masalah dan pengembangan alternatif-alternatif tindakan untuk menyelesaikan masalah publik. Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu bentuk kebijakan di tingkat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 jika Desa dapat mendirikan BUM Desa. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Di Kabupaten Banyumas ada sekitar 301 Desa, hanya 92 buah (30,6 persen) tersebut desa yang telah membentuk BUM Desa melalui penyusunan Perdes tentang BUM Desabegitu halnya dengan salah satu desa dari 19 desa di Kecamatan Sumbang yaitu ada 4 desa yang sudah menyusun Perdes BUM esa dan Desa Susukan merupakan desa pertama yang telah menyusun Perdes BUM Desa. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses Formulasi Pendirian BUM Desa melalui penyusunan Perdes BUM Desa di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Metode penelitiannya adalah kualitatif, dan teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa formulasi Perdes Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa di Desa Susukan, jika dilihat dalam Model System David Easton bahwa perumusan Perdes merupakan tuntutan atau inisiatif yang lahir dari pihak legislatif yaitu BPD. Usulan BPD tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Desa dan juga beberapa elemen masyarakat, karena secara kuantitas memang tidak semua masyarakar mengajukan tuntutan dan dukungannya. Masalah pengelolaan aset berupa pengelolaan air bersih dan potensi desa sudah menjadi masalah lama yang diperbincangkan pemerintah. Pemerintah desa sebagai aktor perumus kebijakan yang kurang aktif dalam memberikan pendapat berbanding lurus dengan karakteristik masyarakat Desa Susukan yang pasif. Perdes Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pendirian BUM Desa tidak dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh Pemerintah. Banyak hal yang menyimpang dari Perdes yang sudah disepakati. Berjalannya BUM Desa di Susukan tidak sesuai dengan Perumusan Perdes BUM Desa pada Mei 2015. Ada faktor internal dan eksternal yang turut mempengaruhi proses perumusankebijakan Pendirian BUM Desa di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Actions (login required)

View Item