SETIYADI, Alan (2017) Pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan motivasi kerja kepala desa terhadap akuntabilitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (458kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (419kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab.I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	PDF (BabII) Bab.II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (486kB)
	PDF (BabIII) Bab.III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (BabIV) Bab.IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
	PDF (BabV) Bab.V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
Preview	PDF (Daftarpustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (415kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kausatif yang menguji 2 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Motivasi Kerja Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa”. Pengukuran masing-masing variabel menggunakan skala likert dengan skala 1-5. Kisaran untuk variabel pengawasan BPD adalah 8-40, variabel motivasi kerja Kepala Desa adalah 9-45, dan variabel akuntabilitas pelaksanaan APBDes dengan kisaran 9-45. Survey dilakukan terhadap 50 responden Kepala Desa dan 50 responden Ketua/Anggota BPD (total 100 responden) pada 50 desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya pengawasan dari ketua/anggota BPD terhadap akuntabilitas pelaksanaan APBDes dan bagaimana pengaruh adanya motivasi Kepala Desa dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Hal ini perlu dilakukan karena akuntabilitas pelaksanaan APBDes dipertanyakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya oleh KPK, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi berganda. Dengan capaian 78% dari 50 pasang kuesioner yang disebarkan, peneliti mengolah data melalui aplikasi SPSS dan memperoleh hasil sebagai berikut. 1. Pengawasan yang baik dari BPD sebagai representasi masyarakat akan meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes. 2. Motivasi kerja yang tinggi dari Kepala Desa tidak mempengaruhi peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes. Hasil tersebut menunjukan bahwa penting untuk meningkatkan peran pengawasan dan wewenang pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBDes. Sedangkan peningkatan motivasi kerja (melalui peningkatan penghasilan atau kompensasi dan jenis remunerasi lainnya) terhadap Kepala Desa, belum mendesak karena tingkat motivasi sudah cukup tinggi (90,38%) dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas tidak signifikan (hanya 0,062 dari 1) dibandingkan dengan pengaruh pengawasan BPD (0,849 dari 1) yang cukup signifikan.

Actions (login required)

View Item