NINGRUM, Selviana Rizkia (2025) Implementasi Kebijakan Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Di Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Download (301kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) BAB I-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 31 January 2026. Download (5MB)
	PDF (BabII) BAB II-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 31 January 2026. Download (6MB)
	PDF (BabIII) BAB III-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 31 January 2026. Download (4MB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (34MB)
	PDF (BabV) BAB V-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Selviana Rizkia Ningrum-F1B021011-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang berada di dalam lingkupnya. Upaya BPOM dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah berhasil dilakukan dengan berdasarkan pada hasil implementasi kebijakan program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri (PEKPPP Mandiri) di BPOM. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang “Implementasi Kebijakan Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri di Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat”. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang dimiliki oleh George C. Edward terkait aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui model interaktif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan dipilih informan dari kepala Tim Penilai, penanggungjawab, serta evaluator yang mengurusi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi seluruhnya berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan PEKPPP Mandiri yang dilaksanakan oleh BPOM dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Aspek komunikasi berpengaruh terhadap berlangsungnya penyampaian informasi kebijakan secara jelas, terarah, dan konsisten. (2) Aspek sumber daya yang memadai baik dari segi pemahaman sumber daya manusia yang kompeten maupun sumber daya anggaran dan fasilitas yang memadai juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan. (3) Aspek disposisi berupa komitmen yang tinggi dari pimpinan. (4) Aspek struktur birokrasi berupa adanya pembagian kewenangan yang jelas Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan program PEKPPP Mandiri di BPOM. Namun demikian, pada aspek komunikasi disarankan agar mekanisme PEKPPP yang dibuat oleh Kementerian PAN-RB dan diikuti oleh BPOM hendaknya dapat digunakan dalam beberapa tahun dan aturan hukum yang berkenaan dengan kebijakan tersebut dapat diperbaharui mengikuti perubahan kondisi yang ada. Selain itu, untuk aspek sumber daya disaranakan agar BPOM dapat membuat sertifikasi bagi seluruh SDM yang telah melaksanakan Bimbingan Teknis. Terkait aspek disposisi dan struktur birokrasi maka dapat dipertahankan yakni dengan cara memastikan agar komitmen pimpinan dan pembagian kewenangan pada kelompok pelaksana kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item