PURWANTO, Dedi (2025) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan Materi Muatan Lokal dalam Konteks Otonomi Daerah. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dedi Purwanto-E2A022021-TESIS_2025.pdf Download (292kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (744kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Download (353kB)
	PDF (BabI) BAB I-Dedi Purwanto-E2A022021-TESIS_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2026. Download (784kB)
	PDF (BabII) BAB II-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 4 February 2026. Download (603kB)
	PDF (BabIII) BAB III-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2026. Download (253kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB)
	PDF (BabV) BAB V-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Download (239kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-DEDI PURWANTO-E2A022021-TESIS-2025.pdf Download (484kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah meliputi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat memuat materi menampung kondisi khusus daerah/materi muatan lokal. Sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menjamin keselarasan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, maka dilakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pengharmonisasian yang terpusat memberi kesan mendegradasi otonomi daerah. Penelitian ini menganalisis kebijakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan materi muatan lokal dan dampaknya dalam konteks otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sejarah (historical approach), perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menunjukan kebijakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah merupakan salah satu upaya pengawasan norma hukum oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin kebijakan di daerah selaras dengan kebijakan nasional sesuai prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dilakukan terhadap aspek materi muatan dan aspek teknik penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait materi muatan lokal, peraturan perundang-undangan belum secara jelas dan tegas memberikan definisi serta batasan materi muatan lokal dalam peraturan daerah. Penulis memberikan rumusan materi muatan lokal meliputi materi muatan yang bersifat khusus untuk daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakter tersebut yang bersifat lokal atau tidak berlaku secara luas/nasional, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dengan pengaturan yang spesifik di tingkat daerah sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah, dan materi muatan yang tidak diatur atau tidak cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pengaturan di tingkat daerah. Pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM semakin menguatkan kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan daerah, walaupun itu peraturan daerah dengan materi muatan lokal. Kondisi ini kontradiksi dengan salah satu tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah. Dampak pengharmonisasian yang dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Hukum dan HAM mempersempit ruang gerak otonomi daerah dalam pembentukan peraturan daerah, meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, munculnya kecenderungan materi muatan peraturan daerah yang seragam, dan kepastian hukum pelaksanaan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.

Actions (login required)

View Item