TRIASA, Sukma Gigih (2017) Pemabok sebagai Alasan Cerai Gugat (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0411/Pdt.G/2014/PA.Gtlo). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (148kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak _1.pdf Download (266kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (26kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (441kB) | Preview

Abstract

Tujuan dari perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, meskipun tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, akan tetapi undang-undang perkawinan memperbolehkan perceraian dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam artian perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Penelitian ini mengkaji putusan hakim pada suatu pengajuan cerai gugat, menurut pasal 38 undangundang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. alasan perceraian diatur dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi hukum islam. permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama gorontalo dalam memutus perceraian karena suami pemabok pada putusan nomor 0411/pdt.g/2014/pa.gtlo. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini hanya mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam. Menurut peneliti dasar pertimbangan hakim kurang lengkap, seharusnya hakim juga mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal 19 huruf (d) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (d) kompilasi hukum islam dan pasal 19 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) kompilasi hukum islam.

Actions (login required)

View Item