PUTRI, Alya Eka (2025) Implementasi Layanan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Download (249kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Download (216kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2026. Download (259kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2026. Download (299kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 6 February 2026. Download (263kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	PDF (BabV) BAB-V-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Download (218kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Download (229kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-Alya Eka Putri-F1B021062-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil. Meski negara menjamin persamaan hak semua warga di mata hukum, faktanya akses keadilan belum bisa diakses masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu, hambatan ekonomi dan keterbatasan pemahaman hukum sering menjadi penghalang utama dalam memperoleh layanan hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hadir sebagai upaya pemerintah dalam rangka persamaan hak dan keadilan hukum. Adapun maksud dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang kesulitan untuk mengakses layanan hukum serta tidak memiliki pengetahuan hukum. Dalam pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketidakpahaman masyarakat tentang layanan ini, minimnya sosialisasi yang dilakukan, hingga hambatan administratif yang memperlambat proses bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto kepada masyarakat tidak mampu. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi layanan pos bantuan hukum dengan fokus penelitian menggunakan model teori Ripley dan Franklin, yaitu dari sisi kepatuhan implementor kebijakan, keberlangsungan implementasi, dan dampak layanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling dan accidental sampling. Sedangkan untuk validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dan menggali kebenaran informasi untuk bisa menghasilkan bukti yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama perihal tingkat kepatuhan implementor menunjukkan hasil yang baik. Pada aspek kelancaran rutinitas dan fungsi, perihal komunikasi kepada masyarakat, Pengadilan Agama Purwokerto masih kurang memberikan sosialisasi ke masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Dilihat dari dampaknya kepada masyarakat, Posbakum pengadilan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur dan hak hukum saat berperkara.

Actions (login required)

View Item