APRILIA, Rizki Chrisma Dwi (2024) Tanggung Jawab Hukum Klinik Kecantikan Dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Download (107kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Download (92kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 February 2026. Download (172kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 February 2026. Download (210kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 7 February 2026. Download (131kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Download (89kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Rizki Chrisma Dwi Aprilia-E1A017315-Skripsi-2024.pdf Download (149kB)

Abstract

TANGGUNG JAWAB HUKUM KLINIK KECANTIKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN Oleh: RIZKI CHRISMA DWI APRILIA E1A017315 ABSTRAK Klinik kecantikan merupakan salah satu jenis klinik di mana merupakan satu sarana pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medik) untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi vertikal pengaturan dan bentuk tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode content analysis dan comparative analysis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi. Artinya peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sejalan/sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi pertanggungjawaban secara pidana diatur dalam Pasal 442, Pasal 447, Pasal 448 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungawaban secara administratif diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum; Klinik Kecantikan; Pelayanan Kesehatan. LEGAL RESPONSIBILITY OF BEAUTY CLINICS IN HEALTH SERVICES By: RIZKI CHRISMA DWI APRILIA E1A017315 ABSTRACT A beauty clinic is an outpatient health service facility that provides medical services (consultation, examination, treatment, and medical procedures) to overcome various conditions/diseases related to a person's beauty (aesthetic appearance). This study aims to determine the vertical synchronization of the regulation and form of legal responsibility of beauty clinics in health services in Indonesian legislation. The research method used in this study is the normative juridical method with the statutory approach method (Statute Approach), analytical approach (Analytical Approach), and conceptual approach (Conceptual Approach). The research specifications used are legal inventory, legal synchronization, and legal discovery in concreto. The types and sources used are secondary data obtained through literature studies and then analyzed using content analysis and comparative analysis methods. Based on the research results, it can be concluded that the regulation of the legal responsibility of beauty clinics in health services has shown synchronization. This means that lower-level regulations are in line with/by higher-level regulations and higher-level regulations are the basis for the formation of lower regulations. The form of legal responsibility of beauty clinics in health services in the structure of laws and regulations in Indonesia includes criminal liability regulated in Article 442, Article 447, and Article 448 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Administrative liability is regulated in Article 41 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Health Number 9 of 2014 concerning Clinics. Keywords : Legal Responsibility; Beauty Clinics; Health Service.

Actions (login required)

View Item