VELAYANI, Fitri (2017) Perlindungan Hukum Terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Sebagai Pelaku Usaha dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 183 B/Pdt.Sus-Bpsk/2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (124kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (106kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	PDF (BabV) Bab v_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_1.pdf Download (113kB) | Preview

Abstract

Pelaku Usaha seringkali dalam melakukan kegiatan usahanya merugikan konsumen, tetapi Konsumen juga seringkali tidak memenuhi kewajibannya. Seperti di dalam Kasus Putusan Nomor 183 B/Pdt.Sus-BPSK/2015. Konsumen Iah Wasiah tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran kredit kepada Pelaku Usaha PT.Permodalan Nasional Madani (PERSERO) , penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha atas kelalaian Konsumen yang tidak memenuhi kewajiban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan menggunakan analisis data secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka Konsumen Iah Wasiah yang tidak membayar angsuran kredit telah melanggar Kewajibannya, karena sebagai konsumen tidak beritikad baik. Majelis Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 183 B/Pdt.Sus-BPSK/2015 sudah tepat karena mengacu pada Pasal 5 huruf (b) jo Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena Konsumen tidak beritikad baik dan Pelaku Usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Perlindungan Hukum. Konsumen juga dapat dikatakan melanggar Pasal 1238 KUHPerdata mengenai Wanprestasi.

Actions (login required)

View Item