PANGESTU, Annisa (2025) Implementasi E-Government Pada Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) Cover_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Download (394kB)
	PDF (Legalitas) Legalitas_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	PDF (Abstrak) Abstrak_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Download (1MB)
	PDF (BabI) Bab I_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 February 2026. Download (4MB)
	PDF (BabII) Bab II_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 February 2026. Download (13MB)
	PDF (BabIII) Bab III_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only until 10 February 2026. Download (4MB)
	PDF (BabIV) Bab IV_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (17MB)
	PDF (BabV) Bab V_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Download (2MB)
	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka_Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Download (1MB)
	PDF (Lampiran) Daftar Lampian _Annisa Nur Dwi Pangestu_F1B021083_Skripsi_2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (11MB)

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat SIPD merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD yaitu jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dalam melihat implementasi kebijakan dari penggunaan SIPD secara efektif di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Dilihat dari aspek komunikasi, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi. Implementasi kebijakan yang didapati sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 70 Tahun 2019. Perencanaan dan penganggaran daerah yang dikelolah oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan terintegrasinya SIPD dan wajib digunakan pada tahun anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan pembangunan yang mana disesuaikan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Kemudian dengan kemajuan IPTEK yang seharusnya menjadi dampak baik dan kemudahan bagi pegawai untuk memudahkan perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga khususnya di Bappelitbangda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknis purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan terkait SIPD. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik Triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada aspek kepatuhan dalam pelaksanaan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun pada tahun 2023 menunjukan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan menunjukan hasil “Baik”. Tetapi dalam penyusunan nya masih terdapat kekurangan yaitu server yang kurang kuat dan sumber daya manusia yang masih perlu mendapat pelatihan, tinjauan berkelanjutan dan evaluasi untuk menunjang kinerja pegawai. Pada aspek lancarnya rutinitas fungsi dan dampak yang dikehendaki sudah menunjukan hasil yang optimal.

Actions (login required)

View Item