KHAIRATI, Annisya (2017) Pertanggungjawaban Australia atas Pencemaran Laut Timor akibat Tumpahan Minyak di Anjungan Minyak Lepas Pantai Montara. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (128kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan bagian awal tugas ahir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (92kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (190kB) | Preview

Abstract

Pengeboran minyak lepas pantai tidak dipungkiri dapat menimbulkan kerugian. Salah satu kasusnya yaitu yang terjadi di wilayah perairan Australia, sebuah sumur minyak bernama Montara meledak dan menimbulkan semburan liar yang mengakibatkan tumpahnya minyak mentah ke perairan Australia dan juga mencemari perairan Indonesia khususnya di wilayah Laut Timor, Nusa Tenggara Timur. Kerugian dialami oleh kedua negara, khususnya masyarakat pesisir pulau-pulau di sekitar Laut Timor mengalami kerugian di sektor perikanan, pembudidayaan rumput laut, dan pariwisata. Indonesia dan Australia merupakan negara yang meratifikasi United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) sehingga terikat dalam ketentuan di dalamnya, khususnya dalam ketentuan Pasal 194 ayat 4 yang pada intinya mengatur tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh negara dalam menghindari, mengurangi, dan mengontrol pencemaran laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban Australia atas pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak dianjungan minyak lepas pantai Montara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung dengan data primer. Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pertanggungjawaban Australia merujuk pada Pasal 279 UNCLOS 1982, yaitu diselesaikan melalui beberapa cara yang diatur dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun Legal Committee IMO berpendapat bahwa pemerintah Australia dan Indonesia dapat membuat perjanjian dalam hal merumuskan mekanisme pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban dari Australia yaitu berupa reparasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 Draft International Law Commission tentang Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Belum ada aturan yang komprehensif yang khusus mengatur tentang mekanisme maupun bentuk pertanggungjawaban negara dalam hal pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pengeboran minyak lepas pantai.

Actions (login required)

View Item