ANDRI, Fransisca Giovany (2025) Keabsahan Perjanjian Konstruksi yang Mengandung Perbedaan Isi Perjanjian dalam Dua Versi Bahasa (Studi Putusan No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Download (126kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Download (123kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 February 2026. Download (251kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 February 2026. Download (295kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 11 February 2026. Download (78kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fransisca Giovany Andri-E2A023006-Tesis-2025.pdf Download (184kB)

Abstract

Penggunaan bahasa dalam perjanjian konstruksi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 dengan mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Namun pada praktiknya, penggunaan bahasa dalam perjanjian konstruksi menimbulkan permasalahan terkait keabsahan perjanjian konstruksi yang memiliki perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa dan terkait pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian konstruksi yang memiliki perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada Putusan No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada Putusan No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Penulis menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis logis. Metode analisa data yaitu normatif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perjanjian Sub-kontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 adalah sah dengan menggunakan perjanjian versi bahasa Indonesia, sebab perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017, yang digunakan adalah perjanjian bahasa Indonesia. Meskipun perjanjian tersebut sah, namun perbuatan Termohon II menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik subyektif, berupa penerjemahan versi bahasa Indonesia yang berbeda dengan versi bahasa Inggrisnya, yaitu forum penyelesaian sengketa yang seharusnya di SIAC menjadi di BADAPSKI dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor yang seharusnya maksimal 5% menjadi tidak terbatas.Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan MA sudah tepat dalam mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017, sebab kedua UU tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Di sisi lain, pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan PN Batam tidak tepat dalam mengacu pada klausula perjanjian sub-kontrak, sebab ada aturan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh klausula perjanjian. Namun demikian, terkait klausula yang mengatur pemilihan forum penyelesaian sengketa dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor itu dapat dibatalkan, karena tidak ada kesepakatan dari Pemohon. Seharusnya, ketika akan menandatangani perjanjian, para pihak memahami terlebih dahulu isi perjanjian baik dalam versi bahasa Inggris maupun Indonesia. Seharusnya PN Batam lebih cermat lagi dalam memutuskan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa agar putusan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item