ROCHMAT, Adi zaenur (2025) Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa sebagai akibat terjadinya Permufakatan Jahat Notaris dalam melakukan Tindak Pidana Pemalsuan ( Studi Putusan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps./ (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps.). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Adi Zaenur Rochmat-E2b021006-Tesis.pdf Download (113kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Download (156kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 17 February 2026. Download (1MB)
	PDF (BabII) BAB-II-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 17 February 2026. Download (2MB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 17 February 2026. Download (376kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BAbV) BAB-V-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Download (305kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Adi Zaenur Rochmat-E2B021006-Tesis-2025.pdf Download (672kB)

Abstract

Notaris memiliki peran penting dalam membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti hukum. Namun, pelanggaran etika dan prosedur oleh notaris, seperti tidak memverifikasi dokumen atau melakukan pembacaan akta, dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Salah satu kasus adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps, di mana seorang notaris terlibat dalam permufakatan jahat dengan membuat akta palsu. Hal ini menyebabkan sengketa hukum terkait keabsahan transaksi jual beli tanah, menimbulkan kerugian, dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris akibat terjadinya permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap penggunaan Akta PPJB pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/pid.b/2020 /PN.Dps. Serta untuk menganalisis perlindungan hukum pengguna jasa terhadap objek akta pengikatan perjanjian jual beli yang belum di balik nama kepada pihak lain pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/pid.b/2020/PN.Dps. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif. Hasil penelitian Notaris memiliki tanggung jawab besar sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dengan kewajiban utama untuk memverifikasi identitas para pihak, memastikan keabsahan dokumen, dan menjaga netralitas. Dalam konteks pemalsuan dokumen, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengarah pada tindak pidana yang merusak integritas sistem hukum. Kasus pemufakatan jahat untuk memalsukan akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) menunjukkan bahwa ketika notaris melanggar kewajiban ini, mereka tidak hanya melanggar peraturan administratif, tetapi juga terlibat dalam kejahatan yang memperberat hukuman bagi terdakwa, sehingga sanksi pidana, administratif, dan tanggung jawab perdata dapat dikenakan kepada notaris. Pelanggaran semacam ini dapat berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat, yang menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap profesi notaris guna melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan keabsahan dokumen hukum. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam jual beli tanah meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencakup edukasi masyarakat, verifikasi dokumen oleh notaris, dan pencatatan perjanjian untuk memberikan kepastian hukum, sementara upaya represif melibatkan pemberian sanksi kepada notaris yang melanggar, gugatan perdata untuk ganti rugi, serta pemblokiran sertifikat tanah untuk mencegah pengalihan hak. pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa, menegakkan hak pengguna jasa, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga notariat, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang menggunakan jasa notaris.

Actions (login required)

View Item