FIRMAN, Mayzani (2025) Penolakan Penyelesaian Perkara melalui Restorative Justice oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Tindak Pidana Penggelapan (Studi Perkara Nomor Registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Download (132kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Download (405kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2026. Download (556kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2026. Download (537kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 13 February 2026. Download (251kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Download (219kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Mayzani Firman-E1A021141-Skripsi-2025.pdf Download (252kB)

Abstract

Pemberian hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dinilai tidak memberikan kepuasan terhadap korban. Maka muncul pendekatan restorative justice yang menitikberatkan penyelesaian perkara untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Hanya tindak pidana yang tergolong ringan yang dapat diselesaikan melalui restorative justice salah satunya tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Kejaksaan yang memiliki kekuasaan Penuntutan juga memiliki ketentuan terkait restorative justice yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu dijadikan pertimbangan oleh Kejaksaan Tinggi untuk menyutujui suatu perkara diselesaikan melalui restorative justice sehingga terjadi penolakan seperti yang terjadi dalam perkara nomor registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan hanya dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat hukum. Hasil penelitian ialah dalam perkara nomor registrasi PDM-91/PKRTO/Eoh.2/07/2023 mengalami penolakan untuk diselesaikan melalui restorative justice oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah karena dinilai tidak memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Actions (login required)

View Item