SAPUTRA, Adhi Bangkit (2017) Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Bidang Non-Akademik). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover_1.pdf Download (23kB) | Preview
	PDF (Legalitas) legalitas_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak_1.pdf Download (84kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab I_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (666kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar pustaka_1.pdf Download (133kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami polemik sejak otonomi non akademik menjadi pilihan pemerintah. Otonomi non akademik dipilih sebagai tata kelola perguruan tinggi negeri dengan pola pengelolaan badan hukum dan badan layanan umum. Sehingga konstitusionalitasnya perlu diuji sebab berkaitan dengan kewajiban negara dan disatu sisi hak warga negara atas pendidikan tinggi. Sistem ini juga sekaligus berkaitan dengan tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konsep otonomi pengelolaan perguruan tinggi bidang non-akademik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundangundangan (statute approach), Pendekatan analisis (Analitical Approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian menunjukan bahwa konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan tinggi seharusnya mengacu pada tolak ukur bahwa negara ialah penanggungjawab utama khususnya dalam pendanaan, namun dalam hal ini negara hanya sebagai fasilitator. Sementara tanggungjawab beralih kepada perguruan tinggi lewat tata kelola badan layanan umum dan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia inkonstitusional. Selain itu peran negara semakin minim dengan dibukanya kesempatan bagi dunia usaha dan industri untuk memberi pendanaan. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan tinggi dan menjauhkan tujuan nasional.

Actions (login required)

View Item