AGISTA, Rahva Triliana (2025) Pemenuhan Atas Pembenanan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan oleh Pendiri Pondok Pesantren (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Download (56kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Download (217kB)
	PDF (BabI) BAB I-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 February 2026. Download (535kB)
	PDF (BabII) BAB II-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 February 2026. Download (267kB)
	PDF (BabIII) BAB III-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 14 February 2026. Download (188kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	PDF (BabV) BAB V-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Download (170kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-RAHVA TRILIANA AGISTA-E1A020050-SKRIPSI-2025.pdf Download (202kB)

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan bagi masyarakat, salah satunya tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh pendiri pondok pesantren. Sistem peradilan anak di Indonesia saat ini mengenal restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum dan dukungan pemulihan keadaan korban seperti keadaan semula. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hukum Hakim atas pembebanan restitusi anak yang dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg serta mengetahui akibat hukum bagi masing-masing pihak yang bersangkutan yaitu Terdakwa, Korban dan KPPPA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dalam penelitiannya menggunakan sumber data sekunder berupa regulasi dan referensi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif dengan spesifikasi penelitian, yakni deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam salah satu amar Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg ini terdapat permasalahan atas pihak yang dibebankan restitusi karena terdapat aturan yang bertentangan dengan dasar pertimbangan hakim dalam pembebanan restitusi karena kurang kuatnya aturan pembayaran restitusi sehingga menimbulkan kerancuan hukum atas salah satu amar putusan tersebut serta ber-akibat hukum bagi masing-masing pihak, baik pada terdakwa, korban dan KPPPA sendiri. Penelitian ini mengharapkan agar hakim dalam menetapkan amar putusan seharusnya lebih memperhatikan mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, serta pentingnya pemerintah untuk memperkuat aturan pembayaran restitusi sehingga tidak ada kerancuan dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak menimbulkan kesalahan penafiran hukum atas pihak ketiga pengganti pembayar restitusi.

Actions (login required)

View Item