FATIMAH, Ghefira Noor (2024) Penegakan Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2023. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Download (34kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Download (103kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 18 February 2026. Download (106kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 18 February 2026. Download (180kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Restricted to Repository staff only until 18 February 2026. Download (360kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Download (153kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ghefira Noor Fatimah-E1A019295-Skripsi-2024-pdf.pdf Download (360kB)

Abstract

Mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses alih fungsi lahan sesuai dengan hukum Undan-Undang Nomor 41 tahun 2009, alih fungsi lahan pertanian yang telah dilaksanakan perlu menyediakanlahan pengganti sebagai syarat dalam proses alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Penegakan Hukum Alih fungsi yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pengawasan serta penerapan sanksi, pengawasan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat administrasi negara agar berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi diterapkan guna menegakkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan bertujuan mengalisis penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, penelitian menggunakan metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang disajikan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi pustaka, data disajikan secara teks naratif dan metode analisis data menggunakan analisis isi. Berdasarkan hasil dan penelitian pemerintah Kabupaten Cilacap melaksanakan mekanisme dan penegakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melaksanakan pengawasan pada pihak yang melaksanakan alih fungsi lahan.

Actions (login required)

View Item