HASANAH, Septiani Pramita Nur (2024) Peranan Psikiatri Forensik sebagai Ilmu Bantu Pidana dalam Menentukan Kemampuan Bertanggung Jawab Terdakwa (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sibolga: 265/Pid.B/2020/PN.Sbg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (205kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (295kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (168kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Septiani Pramita N.H-E1A017124-Skripsi-2024.pdf.pdf Download (241kB)

Abstract

Terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Scot bernama Daniel M’naghten terhadap sekretaris pribadi Perdana Menteri Inggris bernama Edward Drummond menjadi cikal bakal keterlibatan ilmu psikiatri forensik dalam hukum pidana yang dikenal sebagai ‘M’naghten Rule’ yang singkatnya menyatakan dalam semua kasus, semua orang dianggap waras dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kecuali dibuktikan sebaliknya. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang berada di luar ilmu pengetahuan hukum. Artinya, penegak hukum tidak dapat menduga-duga mengenai keadaan jiwa seseorang, yang berhak untuk menentukan apakah seseorang berada dalam kondisi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP ialah ahli psikiatri forensik, dalam hal ini psikiater. Salah satu kasus yang memperhatikan aspek psikiatri forensik yaitu tertuang dalam putusan Nomor:265/Pid.B/2020/PN.Sbg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif yang kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan psikiatri forensik sebagai ilmu bantu pidana yaitu untuk memberikan keterangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa namun penentuan pertanggung jawaban tetap wewenang hakim, dan pertimbangan hakim pada putusan 265/Pid.B/2020/PN.Sbg menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dikarenakan adanya alasan pemaaf.

Actions (login required)

View Item