WIJAYA, Refa Ristyo (2017) Isbat Nikah Poligami (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Preview	PDF (Cover) Cover _1.pdf Download (323kB) | Preview
	PDF (Legalitas) Legalitas dan Bagian Tugas Akhir_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
Preview	PDF (Abstrak) Abstrak _1.pdf Download (300kB) | Preview
	PDF (BabI) Bab 1_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	PDF (BabII) Bab II_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	PDF (BabIII) Bab III_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	PDF (BabIV) Bab IV_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (623kB)
	PDF (BabV) Bab V_1.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
Preview	PDF (DaftarPustaka) Daftar Pustaka _1.pdf Download (405kB) | Preview
	PDF (Lampiran) Lampiran _1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

The law no. 1of marriage act of 1974 determines that every marriage should be recorded by authorized officers.in article 2 paragraph (2) of law no. 1 marriage act of 1974 stated that "every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations". Not only are common marriages listed, but polygamous marriages must also be listed. the rules on polygamy apply to every citizen of indonesia including polygamy committed by civil servants. intheverdict of the religious high court of mataram number 0093/pdt.g/2014/pta.mtr unlicensed polygamy is done by ‘siri’ marriage where both are civil servants, but the religious high court of mataram granted the marriage affirmation of polygamy on the basis of providing benefits such as clarity and certainty of their marital status, clarity and certainty of the status of children who were born due to the marriage of petitioner i / comparative i with petitioner ii / comparator ii. this research uses normative juridical approach method. the research specifications used are prescriptive analytical. methods of data collection using literature study with inventory. methods of data analysis using normative qualitative. The results of the research indicate that the judge's consideration in deciding the marriage affirmation of polygamy case overrides the applicable legislation, should the judge consider the provisions of article 4 paragraph (2) of government regulation no. 45 of 1990 which stated clearly that "female civil servant women are not allowed to be wives second / third / fourth. "the consequence of the violation of that article is the punishment of disrespectful discharge discipline as civil servant as mentioned in article 15 of government regulation no. 45 of 1990. Keywords: Marriage affirmation, polygamy, civil servant Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. pada pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tidak hanya perkawinan yang umum saja yang dicatatkan, tetapi perkawinan poligami juga harus dicatatkan. aturan mengenai poligami berlaku bagi setiap warga negara indonesia termasuk poligami yang dilakukan oleh pns. Pada putusan pengadilan tinggi agama mataram nomor 0093/pdt.g/2014/pta.mtr poligami tanpa izin dilakukan dengan kawin siri dimana keduanya adalah pns, namun pengadilan tinggi agama mataram mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar memberikan manfaat n antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan pemohon i/ pembanding i dengan pemohon ii/ pembanding ii. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. spesifikasi penelitian yang digunakan preskriptif analitis. metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan degan inventarisasi. metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah poligami mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seyogyanya hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yang dinyatakan secara jelas bahwa “pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.” konsekuensi terhadap pelanggaran dari pasal tersebut adalah hukuman disiplin pemberhentian secara tidak hormat sebagai pns sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. Kata kunci: Isbat nikah, poligami, pns

Actions (login required)

View Item