FITRIYATNO, Hidul (2018) Pelaksanaan Tindakan Medis Oleh Tenaga Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Studi Pada Puskesmas Di Kabupaten Banjarnegara). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (545kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (551kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (579kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (668kB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (575kB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (724kB)
	PDF (BabV) 8 bab5.pdf Download (558kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapus.pdf Download (556kB)

Abstract

Hidul Fitriyatno, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Pelaksanaan Tindakan Medis Oleh Tenaga Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Studi Pada Puskesmas Di Kabupaten Banjarnegara ), Komisi Pembimbing: Dr. Angkasa, S.H, M.Hum dan Dr. Noer Indriati, S.H, M.Hum. Tindakan medis oleh perawat lazim dijumpai pelayanan kesehatan, padahal secara normatif, tindakan medis merupakan wewenang dokter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1)pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, 2) perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara, yang difokuskan pada Puskesmas yang memiliki Puskesmas Pembantu. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Puskesmas, dokter, dan perawat pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, yang diambil dengan teknik Purposive. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara secara umum dilakukan berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan secara lisan, melalui media sosial di handphone, dan secara tertulis melalui form pelimpahan kewenangan dari dokter ke perawat. Pada kasus tertentu ada kalanya perawat melakukan tindakan medis tertentu tanpa disertai dengan pelimpahan wewenang dari tenaga medis, namun hal tersebut dilakukan karena dokter tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi dan kondisi kegawadaruratan sehingga perawat lebih memilih mengutamakan keselamatan pasien. Perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang melakukan tindakan medis secara pasti mendapat payung hukum melalui UndangUndang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Regulasi tersebut memberikan kesempatan kepada perawat untuk melakukan tindakan medis tertentu, dengan atau tanpa pelimpahan wewenang dari dokter, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, khususnya demi mengutamakan keselamatan pasien. Perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan dapat dilakukan sepanjang tindakan medis yang dilakukan perawat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Jika tidak demikian maka perawat dapat dianggap melakukan malpraktik, sehingga bisa mendapatkan sanksi, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Sampai saat ini belum dijumpai bentuk riil perlindungan hukum bagi perawat Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, karena sejauh ini belum pernah ada kasus hukum yang berkaitan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh perawat.

Actions (login required)

View Item