HAFIDUDDIN, M Dani (2018) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis Sarang Burung Walet Kebumen. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (583kB)
	PDF (Legalitas) 2 legaltias.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (590kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (641kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (644kB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 14 March 2026. Download (597kB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (858kB)
	PDF (BabV) 8 bab5.pdf Download (594kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapuis.pdf Download (596kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Sarang Burung Walet Kebumen serta usaha dan kendala dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Teori yang digunakan untuk menganalisis tesis ini adalah Teori Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif; Teori HKI Robert M Sherwood yang terdiri dari lima teori yaitu Reward Theory, Recovery Theory, Incentive Theory, Risk Theory dan Economic Growth Stimulus Theory; dan Teori bekerjanya hukum Lawrence M.Friedman yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-sosiologis, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilrnu sosial. Hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap indikasi geografis sarang burung walet kebumen, yaitu: 1) Perlindungan hukum IG diperoleh jika potensi IG telah terdaftar, setelah terdaftar pemilik IG (MPIG ) akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas IG (Pasal 25 UUMIG ) hal ini merupakan bentuk Perlindungan Hukum Preventif. 2) Perlindungan Hukum Represif yang dimiliki MPIG jika potensi IG telah terdaftar diantaranya secara perdata yaitu berupa hak mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 69 UUMIG ), dan hak mengajukan penetapan sementara kepada hakim pengadilan niaga (Pasal 94 UUMIG ) serta secara pidana pelaku pelanggaran hak IG diberi sanksi penjara dan/atau denda (Pasal 101 UUMIG ). Indikasi Geografis Sarang Walet Kebumen belum mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif karena belum didaftarkannya IG Sarang Walet Kebumen kepada Ditjen HKI makanya IG tersebut belum mempunyai hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas. Hal ini karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya sosialisasi dari Ditjen HKI kedaerah-daerah sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang IG serta tidak adanya format yang jelas dari pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk peraturan daerah sebagai upaya untuk melindungi potensi IG daerahnya.

Actions (login required)

View Item