AZLIA, Teges Shafa (2025) Relevansi Ketiadaan Unsur Rencana Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No.38/Pid.B/2020/PN PWT. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1. COVER_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Download (108kB)
	PDF (Legalitas) 2. LEGALITAS_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB)
	Text (Abstrak) 3. ABSTRAK_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA 1.pdf Download (633kB)
	PDF (BabI) 4. BAB I_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	PDF (BabII) 5. BABII_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	PDF (BabIII) 6. BAB III_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	PDF (BabIV) 7. BAB IV_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	PDF (BabV) 8. BAB V_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9. DAFTAR PUSTAKA_E1A020164_TEGES SHAFA AZLIA.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan mendasar antara kedua tindak pidana tersebut terletak pada keberadaan unsur perencanaan dalam peristiwa pembunuhan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan pada Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN PWT, khususnya mengenai ketiadaan unsur perencanaan dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini memfokuskan pada Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN PWT, sebuah kasus pembunuhan yang diperdebatkan ada atau tidak adanya unsur rencana. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Temuan dalam penelitian ini, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur rencana dalam amar putusannya meskipun fakta hukum memperlihatkan Terdakwa mempersiapkan alat dan menunggu kesempatan yang paling memungkinkan untuk melakukan pembunuhan. Temuan lainnya, bahwa Majelis Hakim menetapkan bobot pemenjaraan sesuai dengan ancaman maksimal dalam tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) meskipun terdapat hal meringankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan dari Majelis Hakim terhadap pemenuhan unsur rencana dalam pembunuhan karena penilaian adanya kepanikan atau spontanitas dari Terdakwa dalam melakukan pembunuhan. Majelis Hakim dapat dikonstruksikan menggunakan paradigma pembalasan karena menetapkan bobot pemenjaraan maksimal meskipun adanya hal meringankan. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah seharusnya Majelis Hakim menilai fakta hukum secara komprehensif pada hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pembunuhan dan tidak perlu menetapkan bobot pemenjaraan maksimal sepanjang masih dapat ditemukan hal meringankan dari sisi Terdakwa.

Actions (login required)

View Item