HAVEANTO, Alvian Candra (2024) Harmonisasi Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Download (21kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Download (43kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (254kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (227kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (53kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Download (42kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alvian Candra Haveanto-E1A020273-Skripsi-2024.pdf Download (222kB)

Abstract

Harmonisasi ketentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia bertujuan untuk mencapai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis ketentuan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif; kedua, menganalisis perbedaan ketentuan tersebut dalam hukum positif. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat preskriptif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: KUHP mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara umum. UU PKDRT fokus pada kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga dan meliputi berbagai aspek perlindungan korban. UU TPPO menangani perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual, baik dalam maupun di luar keluarga. UU TPKS menawarkan kerangka hukum yang lebih rinci untuk kekerasan seksual. Perbedaan tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia terletak pada pengaturan di berbagai undang- undang dan peraturan yang memiliki ketentuan spesifik. Peraturan tersebut saling melengkapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan antara KUHP dengan undang- undang kekerasan seksual lain, dimana KUHP mengatur unsur kekerasan seksual secara umum, sedangan undang-undang kekerasan seksual lain yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik sesuai dengan konteks undang-undang dimaksud dengan memuat unsur kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Sehingga antara KUHP dengan peraturan kekerasan seksual yang lain tidak bisa diharmonisai dikarenakan KUHP hanya bersifat umum sedangkan peraturan kekerasan seksual yang lain lebih bersifat khusus.

Actions (login required)

View Item