R. ADI SOEPRIJANTO, R. Adi (2018) Pelaksanaan Pelayanan Oleh Tenaga Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas (Studi Di Puskesmas Kabupaten Purbalingga). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (567kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (571kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 17 March 2026. Download (567kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 17 March 2026. Download (746kB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 17 March 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (939kB)
	PDF (BabV) 8 bab5.pdf Download (536kB)
	PDF (DaftraPustaka) 9 dapus.pdf Download (552kB)

Abstract

R. Adi Soeprijanto, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pelaksanaan Pelayanan Oleh Tenaga Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Studi di Puskesmas Kabupaten Purbalingga ), Pembimbing 1 : Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D., Pembimbing 2 : Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M.,M.H. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan obat. Jumlah apoteker yang terbatas, salah pemberian obat, ketersediaan obat, dan kepastian hukum apoteker kontrak merupakan faktor penghambat pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif-empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder berupa studi pustaka berbentuk bahan hukum sekunder sedangkan data primer berupa observasi dan wawancara berbentuk bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di Puskesmas, baik farmasi klinik maupun pengelolaan obat. Kekurangan obat terjadi karena stok dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang kosong dan adanya obat kadaluwarsa berasal dari buffer stock provinsi. Teknis pelaksanaan pelayanan kefarmasian menggunakan pedoman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan tenaga kontrak oleh pihak yang tidak berwenang menyebabkan terjadinya pelanggaran administrasi. Surat Tanda Registrasi (STR ) dan Surat Izin Praktik (SIP ) merupakan dasar kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.

Actions (login required)

View Item