SUPRIYATNO, Supriyatno (2018) Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis dari Dokter Kepada Perawat di Puskesmas Kabupaten Banjarnegara sesuai Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (528kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (534kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (638kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (840kB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (599kB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (778kB)
	PDF (BabV) 8 bab5.pdf Download (582kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapus.pdf Download (607kB)

Abstract

Jumlah dokter yang terbatas dan penyebarannya yang tidak merata menyebabkan perawat terpaksa melakukan tindakan medik yang bukan kewenangannya. Belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai konstelasi pelimpahan wewenang dokter kepada perawat dan petunjuk atau peraturan mengenai jenis-jenis tindakan medis tertentu yang dapat dilakukan oleh perawat menjadikan situasi yang abu-abu (grey area ), yang dapat menimbulkan implikasi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara, 2) kajian hukum pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat yang sudah berjalan di Kabupaten Banjarnegara menurut UU No. 38 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah adalah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara. Subjek penelitian ini meliputi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Puskesmas, dokter, dan perawat. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling. Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat di Puskesmas Kabupaten Banjarnegara sebagian besar dilakukan secara lisan, menggunakan handphone (telepon dan sms ) dan melalui aplikasi media sosial (WA, BBM ) dan tidak menggunakan form baku yang tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang memberikan wewenang dan perawat yang menerima wewenang, sehingga tidak ada bukti otentik tertulis yang dapat dipergunakan sebagai bukti sah manakala terjadi permasalahan hukum. Pelaksanaan pelimpahan wewenang tindakan medis dari dokter kepada perawat yang berjalan di Puskesmas Kabupaten Banjarnegara belum sesuai dengan amanah UU No. 38 Tahun 2014 karena kebanyakan dilakukan tidak secara tertulis. Ketidaksesuaian tersebut sangat mungkin membawa dampak hukum baik secara hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Secara hukum administrasi pelimpahan wewenang tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2014. Secara hukum perdata dan pidana, pelaksanaan pelimpahan wewenang yang tidak tertulis berisiko terjadinya gugatan hukum terhadap perawat, terutama apabila tindakannya menimbulkan kerugian pada pasien, seperti luka, cacat, kematian, karena pertanggungjawabannya bersifat personal liability sesuai dengan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW.

Actions (login required)

View Item