HARTANTO, Teddy (2018) Kajian Yuridis Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) 1 cover.pdf Download (644kB)
	PDF (Legalitas) 2 legalitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) 3 abstrak.pdf Download (658kB)
	PDF (BabI) 4 bab1.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (773kB)
	PDF (BabII) 5 bab2.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (1MB)
	PDF (BabIII) 6 bab3.pdf Restricted to Repository staff only until 19 March 2026. Download (604kB)
	PDF (BabIV) 7 bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (987kB)
	PDF (BabV) 9 bab5.pdf Download (600kB)
	PDF (DaftarPustaka) 9 dapus.pdf Download (598kB)

Abstract

Penelitian ini bermaksud ingin mempelajari Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Niaga Semarang Nomor 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga Smg yang memutus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Intidana berkaitan dengan rencana perdamaian? dan Bagaimana akibat hukum bagi Para Kreditur KSP Intidana yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga Semarang? Perkara yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor : 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg) dan dokumen-dokumen terkait dengan putusan tersebut. Selain itu penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisa data hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Pemutus tidak mempertimbangkan Pasal 231 ayat b UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menetapkan Panitia Kreditor. Panitia Kreditor yang dibentuk tidak dapat mewakili Para Kreditor secara keseluruhan. BerdasarkanPasal 123 ayat (1) HIRyang dapat mewakili Kreditor adalah advokat dan Pasal 1795 KUHPerdata menentukan, untuk mewakili satu kepentingan tertentu harus diberi kuasa khusus oleh Kreditor (pemberi kuasa). Para Kreditor yang tidak setuju terhadap Putusan penetapan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bisa melakukan upaya hukum mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan tersebut atau mengajukan pembatalan terhadap akta perdamaian, karena adanya kekhilafan mengenai orang atau pokok perkaranya.

Actions (login required)

View Item