ASHAR, Yasir (2016) Studi Analisis Faktor Pendorong Dysfunctional Audit Behavior atas Perencanaan Audit serta Implementasi Desk Audit Berbasis e-Document di Inspektorat BPKP. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Download (533kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Download (551kB)
	PDF (BabI) BAB I-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	PDF (BabII) BAB II-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (679kB)
	PDF (BabIII) BAB III-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
	PDF (BabV) BAB V-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Download (535kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Download (545kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-YASIR ASHAR-C1G014045-2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)

Abstract

Phenomena gap yang terjadi di Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendasari adanya penelitian ini. Peneliti menjumpai kondisi dimana disatu sisi, ketika ada penugasan audit, auditor cenderung untuk langsung field audit tanpa melakukan desk audit terlebih dahulu dengan berbasiskan e-document. Sementara disisi yang lain, Pusat Informasi Pengawasan mengelola Document Management System (DMS). Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, penelusuran data online, dan studi kepustakaan. Sementara analisis data menggunakan Constant Comparative Methode dengan proses analisis data dimulai dari tahap reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, dan menyusun hipotesis kerja. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, diperoleh kesimpulan (1) telah terjadi dysfunctional audit behavior (DAB) di Inspektorat dengan faktor pendorong (a) kurangnya kemampuan auditor dalam bidang teknologi informasi, (b) kesulitan mengolah database dari aplikasi, (c) adanya bantuan dari auditee untuk mengolah database, (d) faktor psikologis bagi auditee, (e) keterbatasan data di Inspektorat BPKP, (f) adanya peralihan aplikasi dari SIM Monev ke IPMS, (g) tidak adanya kemauan dari auditor untuk melakukan desk audit, (h) faktor tambahan penghasilan, dan (i) kurang berfungsinya pengendali teknis. (2) Untuk menanggulangi Dysfunctional Audit Behavior yang terjadi di Inspektorat BPKP, dapat dilakukan dengan (a) meningkatkan peran dalnis dalam mengarahkan tim audit, (b) menekankan tugas ketua tim dalam penyusunan perencanaan, (c) adanya kemauan dari auditor, (d) kebijakan pimpinan dan pimpinan teknis, (e) adanya pedoman yang jelas (SOP), dan (f) adanya instruksi kepada auditor untuk dilaksanakan. (3) Desk audit berbasis e-document dapat diimplementasikan di Inspektorat BPKP. Teknis implementasi dapat dilakukan dengan (a) adanya komitmen dari pimpinan beserta jajaran yang ada di inspektorat BPKP, (b) pemahaman/persepsi yang sama mengenai perlunya desk audit sebelum field audit, (c) sosialisasi pentingnya desk audit berbasis edocument sebelum field audit, (d) adanya kesepakatan/komitmen bersama, (e) dibuatkan nota dinas/kebijakan tertulis, (f) perencanaan penugasan yang fokus dari awal, (g) pengarahan dari dalnis kepada tim yang akan bertugas, (h) komunikasi awal dengan auditee, dan (i) komitmen auditee untuk mendukung desk audit. Implikasi atas kesimpulan diatas dengan memberikan rekomendasi kepada Inspektur BPKP agar (1) berupaya menanggulangi terjadinya Dysfunctional Audit Behavior pada tahap perencanaan audit, dengan cara (a) menginstruksikan kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim agar meningkatkan perannya masingmasing, terutama dalam penentuan metode audit dan penyusunan perencanaan audit, (b) menyusun pedoman penyusunan perencanaan audit dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang berlaku bagi APIP, termasuk Inspektorat BPKP, dan (c) menginstruksikan kepada auditor untuk dilaksanakan. (2) Menerapkan kebijakan desk audit berbasis e-document sebelum field audit. Halhal yang perlu dilakukan (a) pimpinan beserta jajaran yang ada di inspektorat BPKP berkomitmen untuk menerapkan kebijakan desk audit berbasis edocument sebelum field audit, (b) melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman/persepsi yang sama mengenai perlunya desk audit sebelum field audit, (c) nota dinas/kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa dalam suatu penugasan lapangan dilakukan setelah melakukan desk audit, (d) penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang fokus dari awal, (e) menginstruksikan kepada pengendali teknis untuk memberikan arahan kepada tim yang akan bertugas, dan (f) komunikasi dengan auditee bahwa audit akan lebih banyak via email dan telepon (jarak jauh).

Actions (login required)

View Item