NISA, Ngismatun (2025) Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Download (31kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Ngismatun Nisa-E1A020002-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Download (42kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Download (41kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Ngismatun Nisa-E1A020002-Skripsi-2025.pdf Download (171kB)

Abstract

Pemberatan sanksi pidana merupakan penambahan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan disebabkan karena faktor tertentu. Salah satu faktor pemberatan sanksi pidana adalah recidive atau pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menganalisis mengenai ancaman maksimal bagi residivis anak dalam tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Clp dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskripstif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif dan disajikan dengan teks naratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberatan sanksi pidana terhadap seorang residivis anak dalam kasus ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yaitu sanksi pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana. Namun, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak melihat pertimbangan mengenai Anak pelaku yang merupakan seorang residivis. Sehingga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Anak Pelaku masih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya hakim dalam pertimbangan yuridisnya harus mempertimbangkan pula pasal yang mengatur mengenai seorang residivis.

Actions (login required)

View Item