SUTRISNO, Tri (2016) Analisis Penyerapan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Download (581kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (998kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Download (766kB)
	PDF (BabI) BAB I-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (548kB)
	PDF (BabII) BAB II-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (927kB)
	PDF (BabIII) BAB III-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (598kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	PDF (BabV) BAB V-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Download (545kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Download (540kB)
	PDF (Lampiran) LAMPIRAN-TRI SUTRISNO-C1G014072 -2016.pdf Restricted to Repository staff only Download (684kB)

Abstract

Selama enam belas tahun, Indonesia telah menerapakan desentralisasi pemerintahan. Implementasi dari desentralisai membuat masyarakat indonesia bertanya tentang manfaat sesungguhnya dari desentralisasi ini dibandingkan dengan sistem tersentralisasi di masa lalu. DPRD sebagai dewan perwakilan rakyat seharusnya mewakili masyarakat dalam desentralisasi pemerintahan. DPRD ternyata melakukan tidakan opurtunistik dengan menggunakan legislatif sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Agar masyarakat dapat secara nyata merasakan manfaat desentralisasi ini maka masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam menentukan dan menyusun anggaran. Penelitian ini berjudul “Analisis Penyerapan Hasil Musrenbang Tingkat Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2016”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi besarnya penyerapan hasil musrenbang tingkat kabupaten dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyerapan. Informan dalam penelitian ini adalah tujuh informan yang merupakan personel utama (Key Informan) dalam penyusunan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 oleh dua informan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dua informan dari anggota DPRD, dan penyelenggara musrenbang Kabupaten Banyumas Tahun 2015 oleh tiga informan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa Peraturan daerah APBD, Peraturan daerah KUA&PPAS, Peraturan bupati RKPD, dan berita acara musrenbang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan proses reduksi dan klasifikasi data menunjukkan bahwa besarnya penyerapan hasil musrenbang tigkat kabupaten dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebesar 41,07% dengan kategori tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut adalah komitmen pimpinan daerah, kualitas usulan masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah. Temuan utama lainnya adalah pelaksanaan participatory budgeting di Indonesia khususnya Kabupaten Banyumas berbeda jika dibandingkan dengan best practice yang berasal dari Brazil. Municipal budget council (Dewan Anggaran Kota) tidak ditemukan dalam proses participatory budgeting (musrenbang) di Indonesia yang berfungsi menjamin usulan musrenbang tidak tereduksi selama proses penyusunan dan proses pembahasan APBD.

Actions (login required)

View Item