Kriteria Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Wewenang Kedinasan

INSANI, Izzatul Zain (2017) Kriteria Penetapan Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Wewenang Kedinasan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

[img]
Preview
PDF (Cover)
Cover_1.pdf

Download (102kB) | Preview
[img] PDF (Legalitas)
Legalitas dan bagian awal TA_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (493kB)
[img]
Preview
PDF (Abstrak)
Abstrak_1.pdf

Download (168kB) | Preview
[img] PDF (BabI)
Bab I_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (331kB)
[img] PDF (BabII)
Bab II_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (357kB)
[img] PDF (BabIII)
Bab III_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (161kB)
[img] PDF (BabIV)
Bab IV_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (305kB)
[img] PDF (BabV)
Bab V_1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (92kB)
[img]
Preview
PDF (DaftarPustaka)
Daftar Pustaka_1.pdf

Download (231kB) | Preview

Abstract

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan bahwa apabila pejabat pemerintahan sebagaimana berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Pelaksana Harian Atau Pelaksana Tugas. Dalam melakukan penunjukan pelaksana tugas diperlukan suatu kriteria. Pelaksana tugas dilekati wewenang dan memperoleh wewenangnya melalui mandat. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kriteria penetapan pelaksana tugas jabatan kepala dinas di pemerintah kabupaten/kota dan Implikasi hukum terhadap Pelaksana Tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku buku literatur,dan situs situs internet. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam menetapkan kriteria peaksana tugas jabatan kepaladinas di pemerintahan kabupaten/kota didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.-30/V.20-3/99, kriteria untukmenjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas, yaitu: Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat yang menduduki Jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Jabatan tersebut beradapada eselon yang sama atau setingkat lebih tinggi dilingkungan unit kerjanya. Implikasi hukum terhadap Pelaksana Tugas Kedinasan yang dilaksanakan olehPelaksana Tugas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaksanatugas kepala dinas mempunyai kewenangan terbatas dalam hal mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian, meliputi: pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Nomor Inventaris: E17329
Uncontrolled Keywords: Criteria in determining task performer, Head of department, legal implication Kriteria Penetapan pelaksana tugas, Jabatan kepala Dinas, Implikasi hukum
Subjects: A > A52 Administrative law
C > C432 Civil service
Divisions: Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Endang Kasworini
Date Deposited: 06 Nov 2018 02:43
Last Modified: 13 Aug 2020 04:39
URI: http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/332

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year