HASANAH, Alfina Nur (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br dan Putusan Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Download (86kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Download (157kB)
	PDF (BabI) BAB I-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (248kB)
	PDF (BabII) BAB II-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (359kB)
	PDF (BabIII) BAB III-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 23 April 2026. Download (167kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	PDF (BabV) BAB V-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Download (106kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Alfina Nur Hasanah-E1A021002-Skripsi-2025.pdf Download (150kB)

Abstract

Perkawinan pada umumnya bersifat monogami tetapi poligami diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Permohonan izin poligami seringkali diajukan pada alasan yang tidak sesuai aturan seperti Putusan PA Barru dan Putusan PA Sumedang dengan alasan kehamilan calon istri kedua namun menghasilkan putusan yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertimbangan hakim berbeda pada Putusan PA Barru dengan Putusan PA Sumedang. Putusan PA Barru mengabulkan izin dengan mempertimbangkan kehamilan calon istri kedua tetapi tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUP jo Pasal 57 KHI sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan Putusan PA Sumedang menolak izin dengan mempertimbangkan tidak terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif sehingga telah memberikan kepastian hukum. Akibat hukum dari Putusan PA Barru yaitu perkawinan poligami sah, hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami dan monogami sama, pemisahan harta bersama yang jelas serta anak calon istri kedua termasuk anak luar kawin. Sedangkan berbeda akibat hukum dari Putusan PA Sumedang yaitu tidak dapat menikahi calon istri kedua, timbul hak dan kewajiban dalam perkawinan monogami, calon istri kedua tidak berhak atas harta bersama dan anak calon istri kedua termasuk anak luar kawin.

Actions (login required)

View Item