FAJRIAH, Septi Naelina (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Fasakh Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Download (25kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Download (107kB)
	PDF (BabI) BAB I-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	PDF (BabII) BAB II-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (703kB)
	PDF (BabIII) BAB III-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	PDF (BabIV) BAB IV-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	PDF (BabV) BAB V-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Download (78kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-SEPTI NAELINA FAJRIAH-E1A021060-SKRIPSI-2025.pdf Download (211kB)

Abstract

Fasakh merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam hukum Islam. Adanya fasakh salah satunya murtad yang mengakibatkan akadnya fasakh. Aturan murtad terdapat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf a yang berkorelasi pembatalan perkawinan dan Pasal 116 huruf h sebagai alasan terjadinya perceraian. Penelitian ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Agama Bontang No:34/Pdt.G/2024/PA.Botg yang diputus fasakh dengan mendasar pada Pasal 75 huruf (a) KHI serta akibat hukumnya. Metode penelitian untuk menganalisis adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian preskriptif analitis, sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data studi kepustakaan, penyajian data teks naratif dan metode analisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara fasakh pada Putusan Putusan Pengadilan Agama Bontang adalah tidak tepat menggunakan dasar hukumnya yaitu Pasal 75 huruf a KHI tentang pembatalan perkawinan. Menurut penulis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 116 huruf h KHI sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan karena perkara a quo telah memenuhi rumusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan ialah status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus yang berstatus ba’in shugraa, status anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak sah, serta terhadap harta bersama dibagi seperdua.

Actions (login required)

View Item