AZIZIA, Nabila Khairunnisa (2025) Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris oleh Direksi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/PDT/2022). Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Download (61kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Download (117kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2026. Download (288kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2026. Download (341kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 28 April 2026. Download (140kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Download (86kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Nabila Khairunnisa Azizia-E2A023051-Tesis-2025.pdf Download (229kB)

Abstract

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi tugas Direksi dengan pemanggilan pemegang saham sesuai Pasal 82 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemegang saham yang merasa dirugikan atas keputusan RUPS berhak mengajukan gugatan. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan pemberhentian komisaris oleh direksi, komisaris merasa dirugikan dan mengajukan gugatan dalam Putusan Nomor 2115 K/Pdt/2022. Tujuan penelitian pertama, untuk menganalisis keabsahan akta RUPSLB terhadap status pemberhentian dan pengangkatan komisaris oleh direksi. Kedua, untuk menganalisis akibat hukum terhadap status pemberhentian dan pengangkatan komisaris oleh direksi atas penyelenggaraan RUPSLB, serta ketiga untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para tergugat atas penyelenggaraan RUPSLB terhadap pemberhentian dan pengangkatan komisaris. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Spesifikasi penelitian yaitu penelitian preskriptif dengan bahan hukum primer dan sekunder serta pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan pengolahan bahan hukum melalui langkah editing, klasifikasi dan sistematisasi sehingga analisis yang dilakukan menggunakan normatif kualitatif. Hasil penelitian pertama, notaris menuangkan Berita Acara RUPSLB menjadi sebuah akta otentik dan disebut sebagai akta relaas. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, RUPSLB tidak memenuhi syarat formil Pasal 82 ayat (1) UU PT yaitu prosedur pemanggilan dalam jangka waktu 13 hari yang semestinya 14 hari, namun pemanggilan tidak sesuai ketentuan akta RUPSLB batal demi hukum. Hasil penelitian kedua, dalam melaksanakan RUPSLB timbul akibat hukum berupa kerugian bagi para penggugat. Pemanggilan RUPSLB tidak sesuai syarat formil sehingga para penggugat mengajukan gugatan. Direksi dalam menyelenggarakan RUPSLB tanpa melihat kedudukan komisaris dan hasil RUPSLB komisaris diberhentikan dari jabatannya. Amar putusan PN menyatakan perbuatan direksi cacat yuridis dan merugikan para penggugat. Berita Acara RUPSLB tertanggal 23 April 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga setiap dokumen yang diterbitkan setelah tanggal tersebut menjadi tidak sah. Keputusan pemberhentian komisaris tidak berlaku, komisaris yang diangkat didalam RUPSLB tidak dapat menjalankan jabatannya, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan RUPSLB dikembalikan ke keadaan semula. Hasil penelitian ketiga, dalam melaksanakan RUPSLB bertentangan dengan hukum sehingga para penggugat mengajukan gugatan ke PN untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan majelis hakim menyatakan RUPSLB cacat yuridis dan merugikan para penggugat. Perbuatan para penggugat melaksanakan RUPSLB tidak sesuai ketentuan diajukan pertanggungjawaban kolektif dengan wujud ganti rugi berupa uang terhadap adanya penderitaan atas tercemar nama baik sebagai komisaris dalam pemberhentiannya dan majelis hakim mengabulkan pertanggungjawaban tersebut.

Actions (login required)

View Item