FIRDAUS, Fahmi Athalla (2025) Tanggung Jawab Hukum Tim Kesehatan Tradisional Integrasi dalam Pelayanan Kesehatan. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Download (86kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Download (44kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Download (48kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Fahmi Athalla Firdaus-E1A021125-Skripsi-2025.pdf Download (175kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk-bentuk tanggung jawab hukum tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konsep. Spesifikasi penelitian ini adalah inventarisasi perundang-undangan, sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum in concreto. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab hukum tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Artinya, peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah. Selain itu, peraturan yang sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Bentuk tanggung jawab hukum tim kesehatan tradisional integrasi dalam pelayanan kesehatan meliputi: tanggung jawab hukum pidana berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; tanggung jawab hukum perdata berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan tanggung jawab hukum administrasi berdasarkan Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 83 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 736, Pasal 752 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) Permenkes No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

Actions (login required)

View Item