SYALINDRA, Dhafa (2025) Perbuatan Melawan Hukum Karena Tidak Dipenuhinya Hak Oleh Investee terhadap Investor Dalam Suatu Perjanjian Investasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 158/Pdt.G/2022/PN.Dps). Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

	PDF (Cover) COVER-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Download (257kB)
	PDF (Legalitas) LEGALITAS-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	PDF (Abstrak) ABSTRAK-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Download (249kB)
	PDF (BabI) BAB-I-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (309kB)
	PDF (BabII) BAB-II-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (375kB)
	PDF (BabIII) BAB-III-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 8 May 2026. Download (272kB)
	PDF (BabIV) BAB-IV-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	PDF (BabV) BAB-V-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Download (223kB)
	PDF (DaftarPustaka) DAFTAR PUSTAKA-Dhafa Syalindra-E1B018060-Skripsi-2025.pdf Download (222kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 158/Pdt.G/2022/PN.Dps dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 158/Pdt.G/2022/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian analisis preskriptif, sumber data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengkualifisir unsur mana yang dilanggar. Menurut pendapat penulis, perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif Penggugat mengenai hak-hak atas harta kekayaan Penggugat (hak atas uang investasi yang sudah dibayarkan dan hak atas bunga hasil investasi), dan melanggar unsur kepatutan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain karena perbuatan Tergugat terbukti bertentangan dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Majelis Hakim mengadili sendiri dengan mengabulkan ganti rugi materiil lebih dari yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 3.087.450.000. Penggugat telah memenuhi syarat-syarat gugatan ganti kerugian Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk ganti kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dibebankan kepada Tergugat termasuk kedalam ganti rugi kompensasi/actual, Tergugat memberikan sejumlah upah atau pembayaran kepada Penggugat atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh Penggugat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jenis ganti kerugian menurut Pasal 1243 KUH Perdata, kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, termasuk kedalam rugi (schaden) yaitu kerugian yang diderita Penggugat atas sejumlah uang yang telah disetorkan kepada perusahaan Tergugat sebesar 72.000 Euro atau sejumlah Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah), aspek biaya (kosten) Penggugat menderita kerugian berupa segala biaya yang telah disetorkan kepada perusahaan Tergugat, Penggugat menderita segala keuntungan dari investasi Penggugat yang telah diberikan kepada perusahaan Tergugat.

Actions (login required)

View Item