HAPSARI, Yustina Meity Kusuma Ayu (2025) Kebijakan Temporary Protection Directive oleh Common European Asylum System dalam Menangani Permasalahan Pengungsi Ukraina 2022. Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
![[img]](http://repository.unsoed.ac.id/style/images/fileicons/other.png) |
PDF (Cover)
COVER-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Download (653kB) |
|
PDF (Legalitas)
LEGALITAS-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB) |
|
PDF (Abstrak)
ABSTRAK-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Download (466kB) |
|
PDF (BabI)
BAB I-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2026. Download (544kB) |
|
PDF (BabII)
BAB II-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only until 9 May 2026. Download (815kB) |
|
PDF (BabIII)
BAB III-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB) |
|
PDF (BabIV)
BAB IV-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Download (452kB) |
|
PDF (DaftarPustaka)
DAFTAR PUSTAKA-Yustina Meity-F1F021022-Skripsi-2025.pdf Download (528kB) |
Abstract
Penelitian ini menganalisis implementasi Temporary Protection Directive (TPD) oleh Common European Asylum System (CEAS) dalam penanganan pengungsi Ukraina pada tahun 2022. Dengan menggunakan kerangka teoretis permintaan rezim dari Robert O. Keohane, penelitian ini berfokus pada aspek kurangnya otoritas pemerintah dan ketidakpastian informasi sebagai faktor utama yang mendorong kebutuhan akan rezim internasional dalam manajemen krisis pengungsi. Fenomena menarik yang dikaji adalah perubahan signifikan sikap negara-negara Eropa Timur—khususnya Polandia, Hungaria, Slovakia, dan Romania—yang pada tahun 2015 menolak penerimaan pengungsi Timur Tengah namun pada 2022 justru menjadi penerima utama pengungsi Ukraina. Melalui analisis dokumen, data statistik pengungsi, dan kebijakan migrasi Uni Eropa, penelitian ini menunjukkan bahwa TPD berperan krusial dalam mengurangi ketidakpastian informasi dengan menyediakan kerangka hukum yang jelas bagi status pengungsi, mengaktifkan mekanisme pembagian tanggung jawab, dan memobilisasi sumber daya kolektif. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa TPD diaktifkan karena kurangnya otoritas dari institusi pemerintah dalam penanganan krisis serta munculnya ketidakpastian informasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kurangnya otoritas pemerintah dan ketidakpastian informasi dalam konteks migrasi dapat diatasi melalui kerangka rezim internasional dan menyoroti peran penting koordinasi kebijakan regional dalam penanganan krisis kemanusiaan. Hasil penelitian juga menggaris bawahi perlunya evaluasi kritis terhadap inkonsistensi kebijakan pengungsi di Eropa dan mendorong pengembangan sistem yang lebih adil, efektif, dan konsisten dalam merespons krisis pengungsi di masa depan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Nomor Inventaris: | F25181 |
| Uncontrolled Keywords: | Temporary Protection Directive, Common European Asylum System, Pengungsi Ukraina, Teori Permintaan Rezim, Kurangnya Otoritas Institusi Pemerintah, Ketidakpastian Informasi, Uni Eropa, Krisis Pengungsi. |
| Subjects: | R > R162 Refugees |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > S1 Ilmu Hubungan Internasional |
| Depositing User: | Mrs Yustina Meity Kusuma Ayu Hapsari |
| Date Deposited: | 09 May 2025 03:54 |
| Last Modified: | 09 May 2025 03:54 |
| URI: | http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/33467 |
Actions (login required)
 |
View Item |
